PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta
jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun,
sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan
tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak
menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan
penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun
sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah
seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada
dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok
berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
b. Krisis Nilai TukarKrisis mata uang yang
telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya
menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan
dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan
keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman
luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini
dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan
devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar
yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang
mengambang terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negeri
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum
krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap
dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak
dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat
krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut
membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari
PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar
negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng
lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan
masalah ini.
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada
system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban
utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga
beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin
parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap
sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat
secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang
lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga
perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di
atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang
mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan
likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus
menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini
dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian
menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi
para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system
perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system
perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan
meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga
mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka
miliki.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya
dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang
selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah
mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik
sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju
inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu
melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat
dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam
kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi
perusahaan.
f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari
anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila
di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan
kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi
hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya
serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat
pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan,
pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan
perbaikan irigasi bagi pertan
PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini
bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi
tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak
tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga
berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen.
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah
kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga
tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk
membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya,
harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk
mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor
price) beras untuk membantu para petani.
b. Meningkatnya Permintaan Beras
Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga
beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi
pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui
tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.
c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus
kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan
dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan
kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan
tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para
konsumen
pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah
bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif
angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus
kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak
memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
d. Masalah Monopoli
Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang
atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik
monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu,
monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga
kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang
melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga
tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis.
Hal ini akan menghancurkan para pesaing.
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat
peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim
usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
e. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat
harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen.
Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta
untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai
ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia
melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di
seluruh Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang
eceran (80% pengecer) dan grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil
Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha
industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional
dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
• Sumber daya tersedia secara terbatas.
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam
memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan
sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai
alternatif penggunaan (opportunity cost).
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
1. Ekonomi Makro
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat
(keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan
nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar,
laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran
internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan
ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini
disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang
belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment
atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja
penuh.
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di
bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka
panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan
tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat
trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung
memburuk.
2. Ekonomi Mikro
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu
menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat
kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan
kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan
individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro
dengan asumsi ceteris paribus.
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja)
Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual.
Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku
produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan
Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya
pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran,
investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara
mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat.
Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi
terhadap perekonomian secara keseluruhan
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
1. Masalah kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara,
misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil),
KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu),
GN-OTA dan program wajib belajar.
2. Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan
pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya
fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya
tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya
modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi
masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan
ahli, transper teknologi dari Negara maju.
3. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah
angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi
masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga
tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang
tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya,
pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja
4. Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai
proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan
masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan
modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau
peningkatan investasi menjadi lebih produktif.
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan
kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan
jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan
fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
______________________________________
TEORI EKONOMI
Materi ini membahas
SK 4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
KD 4.1. Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro.
KD 4.2. Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.
(Dirangkum dari berbagai sumber)
Ada beberapa definisi ilmu ekonomi diantaranya:
Ilmu ekonomi adalah : ilmu yang mempelajari berbagai usaha manusia untuk
memenuhi dan memuaskan kebutuhannya yang sifatnya tidak terbatas dengan
alat pemuas (sumber daya) yang terbatas.
Ilmu ekonomi adalah : studi alokasi sumbersumber daya yang langka diantara berbagai alternatif tujuan penggunaan.
Adanya berbagai macam definisi tentang ilmu ekonomi yang dikemukakan
oleh beberapa tokoh didasarkan pada kondisi yang terjadi dan dialami
oleh para pakar yang bersangkutan.
Salah satu ahli itu adalah
Paul A. Samuelson, seorang ekonom Amerika Serikat, dia menulis buku
„Economics“ (1973)
ia mendefinisikan ilmu ekonomi adalah : Suatu studi tentang perilaku
orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang
langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka
memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya baik saat
ini maupun masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada
dalam suatu masyarakat.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan :
1. Ekonomi membahas perilaku individu maupun masyarakat
2. Kelangkaan sumber daya tetapi memiliki beberapa alternatif penggunaan
3. Kegiatan ekonomi meliputi : produksi, distribusi dan konsumsi
4. Konsumen bisa individu atau kelompok
Paul A. Samuelson mengemukakan alasan orang mempelajari ilmu ekonomi :
a. Berfikir praktis dan efisien
b. Memahami perilaku masyarakat
c. Memahami masalah global
d. Sebagai sumber informasi, untuk dasar pengambilan keputusan
METODOLOGI EKONOMI
Dalam membahas atau memecahkan suatu permasalahan biasanya didasarkan atas suatu teori
yang
memungkinkan suatu hubungan dapat dijelaskan dengan benar sehingga
dapat dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.
Metodologi ilmu ekonomi meliputi :
1. Metode Ilmiah
2. Model Ekonomi
3. Metode Ekonomi
4. Hukum Ekonomi
Ad. 1. Tahapan metode ilmiah meliputi :
a. Mengidentifikasi permasalahan (dalam bentuk :pertanyaan) dan menetapkan variabel yang relevan
b. Asumsi yang mendasari munculnya ilmu ekonomi. Dibidang ekonomi dikenal dengan asumsi ”
Ceteris Paribus”
c. Menentukan Hipotesis, yaitu jawaban sementara atas permasalahan (pertanyaan)
d. Uji Hipotesis, dilakukan dengan memfokuskan pada tidakariabel
yang diteliti dan pada saat yang sama memperhatikan faktor lain yang
diasumsikan.
Ad. 2. Teori ekonomi yang telah tersusun menjadi dasar pembentukan model
ekonomi. Model ekonomi dapat berupa diagram maupun matematis. Contoh
model ekonomi : Diagram Siklus Ekonomi.
Ad.3. Dalam ilmu ekonomi ada 2 macam metode untuk melakukan analisa :
1. Metode Deduktif
2. Metode Induktif
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan
hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam
bagian-bagiannya yang khusus. Contoh: Masyarakat Indonesia konsumtif
(umum) dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan (khusus)
dan kegiatan imitasi/meniru (khusus) dari media-media hiburan yang
menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda
status sosial.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_deduktif)
|
Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir
dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan
difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum
diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. (
http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_deduktif). Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah “
digebyah uyah”. (bbjk).
Ad. 4. Hukum Ekonomi adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi.
Hubungan ekonomi dibedakan menjadi dua. (1) Hubungan sebab-akibat
(Kausal), dimana suatu peristiwa menyebabkan terjadinya peristiwa yang
lain, namun kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. Misal harga BBM
naik menyebabkan harga-harga lain naik. (2) Hubungan fungsional, yaitu
hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi. Misalnya hukum permintaan
dan hukum penawaran.
PEMBAGIAN ILMU EKONOMI
Ilmu ekonomi dibagi dalam 3 kategori dengan rincian sebagai berikut :
1. Ilmu Ekonomi Deskriptif
2. Ilmu Ekonomi Teori, terdiri atas :
a. Ilmu Ekonomi Makro
b. Ilmu Ekonomi Mikro
3. Ilmu Ekonomi Terapan
Ilmu Ekonomi Descriptive Economics), yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu
Ilmu Ekonomi Teori (Economic Theory), dibedakan menjadi :
Ilmu Ekonomi Makro, adalah ilmu
ekonomi yang mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu
keseluruhan. Analisis bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.
Ilmu Ekonomi Mikro, adalah ilmu
ekonomi yang secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil dari
keseluruhan kegiatan perekonomian. Misalkan membahas masalah pasar,
perusahaan, harga komoditas tertentu, dll.
Ilmu Ekonomi Terapan (Applied Economics),
adalah ilmu ekonomi yang menggunakan kerangka pengertian dari analisis
ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman yang tepat
untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu.
Tahun 1930 terjadi pembagian ilmu ekonomi yaitu Ekonomi Makro (
macroeconomics) dan (
microeconomics)
Hingga 1930 sebagian besar analisis ekonomi terfokus pada industri dan
perusahaan. Ketika terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dengan
perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk, bidang
ekonomi makro mulai berkembang. Saat itu, gagasan-gagasan yang terutama
berasal dari John Maynard Keynes, yang menggunakan konsep
aggregate demand
untuk menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat
pengangguran, sangat berpengaruh dalam perkembangan bidang ini.
Keynesianisme didasarkan pada gagasan-gagasannya.
Ekonomi makro atau
makroekonomi adalah studi tentang
ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi
yang mempengaruhi banyak rumah tangga (
household), perusahaan,
dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik
untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan
ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan
neraca yang berkesinambungan.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro)
Permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi makro adalah :
a. Kemiskinan dan pemerataan
b. Krisis nilai tukar
c. Hutang luar negeri
d. Perbankan, kredit macet
e. Inflasi
f. Pertumbuhan ekonomi
g. Pengangguran
Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis
mikroekonomi)
adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan
perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input,
barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti
bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi
penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan
harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan
permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan
kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu
lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro;
dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (ceteris paribus).
Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro, yang membahas
aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan
ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang
berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya
perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.
Penerapan ekonomi mikro :
1. Teori konsumsi
2. Teori produksi dan harga
3. Kesejahteraan ekonomi
4. Organisasi industri
5. Kegagalan pasar
6. Ekonomi finansial
7. Perdagangan internasional
--------------------------------------------------------------------------------------------
Defenisi Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ialah perkataan yang digunakan secara meluas dalam
semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali
disebut dan dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat, sama ada di
Timur maupun di Barat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, dan
ahli sains sosial. Walaupun pembangunan satu perkataan yang sudah biasa
didengar dan diperkatakan oleh banyak orang, tetapi pengertian konsep
pembangunan begitu luas cakupannya. Pengertian pembangunan perlu
dihayati sebelum seseorang itu dapat memahami keseluruhan proses dan
teori pembangunan. Usaha untuk memahami konsep pembangunan itu sendiri
jauh lebih sukar daripada memahami proses dan teori pembangunan. Namun
demikian, terdapat beberapa pengertian yang biasanya disinonimkan dengan
konsep pembangunan, yaitu konsep pertumbahan ekonomi, modenisasi,
industrialisasi, normatif/ atau hak keperluan asas, dan
environmentalisme.
Pertumbuhan Ekonomi
Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan populer ialah
kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dihubung kaitkan dengan taraf
kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi akumulasi modal dan
kekayaan sebuah negara. Niagara yang kaya-raya dianggap sebagai negara
yang makmur. Kemakmuran ekonomi sesebuah negara dinilai dari segi
pertumbahan ekonomi yang dicapai oleh negara terbabit dari semasa ke
semasa. Jika kadar pertumbuhan ekonomi sesebuah negata itu meningkat
dari setahun ke setahun, ini bermakna bahawa pembangunan adalah pesat di
negara tersebut. Ringkasnya, pertumbuhan ekonomi adalah panting kepada
pembangunan. Malah, pembangunan itu sendiri boleh diukur berdasarkan
sejauh mana kadar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh sesebuah negara
dari semasa ke semasa.
Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan dua kepentingan dalam proses
pembangunan di sesebuah negara. Peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi
bermakna saiz ekonomi di sesebuah negara bertambah. Saiz ekonomi yang
bertambah besar merujuk kepada suatu skala aktiviti ekonomi yang semakin
meluas di dalam semua sektor. Ini bermakna lebih banyak peluang
pekerjaan dapat diwujudkan dari semasa ke semasa. Kewujudan
peluang-peluang pekerjaan yang berterusan dapat membantu sesebuah negara
mencapai tahap guna tenaga penuh. Jika tahap ini dapat dicapai, maka
sudah pasti tidak wujud lagi masalah seperti pengangguran di kalangan
penduduk sesebuah negara. Secara umum, apabila tiada pengangguran
bermakna tiadak ada lagi kemiskinan. Oleh itu, satu daripada matlamat
utama pembangunan, adalah untuk menghapuskan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan atau kadar
upah para pekerja. Kenyataan tersebut dibuat kerena pertumbuhan ekonomi
merujuk kepada pertambahan pengeluaran barangan dan perkhidmatan dalam
sesebuah
sistem ekonomi. Pengeluaran pula dapat ditingkatkan
dengan meningkatkan produktiviti para pekerja. Produktiviti yang
meningkat bermakna lebih hanyak keuntungan bakal diperoleh, dan secara
langsung membolehkan kadar upah dinaikkan. Kenaikan kadar upah akan
menyebabkan kenaikan kuasa ben. Upah yang tinggi dan mencukupi
membolehkan penduduk mendapatkan segala keperluan kehidupan (sekiranya
kadar inflasi senantiasa rendah). Oleh itu, satu lagi matlamat
pembangunan adalah untuk menyediakan keperluan kehidupan yang mencukupi
untuk setiap penduduk.
Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari semasa ke semasa.
Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku sekiranya sumber ekonomi yang tersedia ada tidak ditambah.
Sumber ekonomi
yang panting ialah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga,
kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Lebih banyak sumber tersebut
dapat diwujudkan dalam sesebuah
sistem ekonomi, lebih banyaklah
aktiviti pengeluaran dapat dijalankan. Aktiviti pengeluaran pula dapat
mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan baru dapat
pula menambahkan kuasa beli di kalangan anggota sebuah masyarakat.
Peningkatan kuasa beli menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap
barangan, sama ada barangan dan permintaan yang selalu ada, ataupun
barang dan permintaan baru, misalnya rekreasi.
Pertumbuhan ekonomi bukan saja memerlukan pertambahan sumber
ekonomi secara kuantitatif, tetapi boleh juga dicapai melalui
peningkatan kualiti sumber ekonomi. Contohnya, peningkatan kualiti yang
ada pada sumber manusia, yaitu dari segi kemahiran dan pengetahuan yang
tersedia. Peningkatan kualiti sumber manusia boleh meningkatkan keahlian
bekerja, dan seterusnya meningkatkan produktivitas. Dengan cara ini
juga pengeluaran keseluruhan barangan dan permintaan dapat ditingkatkan.
------------------------------------------------
Faktor-Faktor Utama Aspek Ekonomi Mikro
Dalam teori ekonomi mikro didapati 4 unsur penting berikut, yaitu
definisi-definisi, pemisalan-pemisalan, hipotesis dan pembuatan ramalan.
1. DEFINISI-DEFINISI
Definisi-definisi menjelaskan variabel-variabel (suatu besaran yang
nilainya dapat mengalami perubahan) yang sifat hubungannya akan
diterangkan dalam teori tersebut. Sebagai contoh dalam hukum permintaan
dinyatakan “kalau harga suatu barang berubah maka jumlah barang yang
diminta akan berubah”. Dengan demikian variabel yang terkait dalam hukum
permintaan tersebut adalah variabel harga dan variabel jumlah barang
yang diminta (dibeli).
Variabel dibedakan menjadi variabel endogenus (variabel yang sifatnya
diterangkan dalam teori yang berkaitan) dan variabel eksogenus (variabel
yang mempengaruhi variabel endogenus yang besarnya ditentukan oleh
faktor-faktor yang berada di luar teori yang berkaitan)
2. PEMISALAN-PEMISALAN (ASUMSI)
Kegiatan ekonomi dan kehidupan perekonomian sangatlah kompleks sehingga
harus dibuat gambaran yang lebih sederhana mengenai hubungan suatu
peristiwa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (terutama dengan
faktor-faktor yang terpenting). Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan
membuat pemisalan-pemisalan. Pemisalan merupakan satu syarat penting
untuk pembuatan teori. Pemisalan dikenal sebagai CETERIS PARIBUS (dari
bahasa Latin yang berarti hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan)
3. HIPOTESIS
Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat umum mengenai barang dan
jasa. Keinginan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keinginan
yang disertai kemampuan membeli barang dan jasa yang diinginkan dan
keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Keinginan
yang disertai oleh kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif.
Keinginan manusia tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber-sumber daya atau
faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi
barang dan jasa
yang dibutuhkan terbatas baik dalam jumlah maupun dalam mutu. Dengan
demikian manusia tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang dan
jasa yang mereka inginkan akibat terjadinya ketidakseimbangan antara
jumlah keinginan manusia dengan jumlah sumber daya yang tersedia.
Disamping keterbatasan
sumber daya yang ada terkadang keinginan
masyarakat tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Adanya
ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan aktivitas ekonomi. Manusia
lalu berusaha untuk mengatur penggunaan sumber-sumber daya itu
sedemikian rupa agar mereka dapat memenuhi keinginan sebanyak mungkin.
Semua kegiatan manusia (perseorangan, perusahaan dan masyarakat) untuk
memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi yang ditujukan kepada
usaha untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang serba terbatas dinamakan
aktivitas ekonomi.
Upaya manusia untuk melakukan pengaturan guna memenuhi kebutuhannya
menghendaki seseorang, perusahaan atau masyarakat untuk membuat
keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan
kegiatan ekonomi.
Pembuatan keputusan tersebut dimungkinkan karena tersedianya altenatif
pilihan dalam melakukan kegiatan ekonomi agar dapat memilih alternatif
terbaik yang mungkin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
persoalan pokok yang diterangkan dalam
analisis ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:
Bagaimana caranya menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan
tertentu agar penggunaan tersebut dapat memberikan kepuasan dan
kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat?
Dalam kenyataannya ada
3 persoalan pokok yang dihadapi dalam setiap perekonomian:
1. Barang dan jasa apa yang diproduksi (
what)
2. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut (
how)
3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi (
for whom)
Permasalahan pertama (
what) berkaitan dengan pertanyaan berapa
banyaknya barang dan jasa harus dibuat, barang dan jasa apa yang harus
dibuat, kapan akan diproduksi , termasuk pula ukuran dari barang dan
jasa yang akan dibuat. Permasalahan pertama ini merupakan akibat
langsung dari ketidakmampuan sumber-sumber daya yang tersedia untuk
memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat karena
keterbatasannya. Oleh sebab itu masyarakat harus melakukan pilihan.
Permasalahan kedua (
how) berkaitan dengan siapa yang akan
memproduksi, dengan gabungan faktor-faktor produksi yang mana serta
dengan teknik produksi yang bagaimana yang dapat digunakan untuk
menghasilkan produk tersebut. Permasalahan ketiga (
for whom)
berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat barang
dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, serta bagaimana
mendistribusikan produk-produk yang dibuat.
Walaupun ketiga masalah ini sangat mendasar dan umum terjadi pada semua corak perekonomian, tetapi dengan berbedanya
sistem perekonomian
akan menimbulkan perbedaan cara pemecahan. Dalam kenyataannya ditemukan
bahwa tidak ada satu orangpun atau satu organisasipun dalam
perekonomian pasar yang mampu atau bertanggung jawab mengatasi masalah
dasar itu sendiri. Yang mampu menjawab ke tiga masalah dasar tersebut
adalah jutaan unit usaha dan konsumen yang terlibat dalam proses
perdagangan sukarela, segenap tindakan dan tujuan mereka terkoordinir
oleh mekanisme sistem harga dan pasar.
-------------------------------------------
Kebijakan Ekonomi Makro
Permasalahan perekonomian suatu negara sangat beraneka ragam diantaranya laju
inflasi, pengangguran,
pertumbuhan ekonomi, dll. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan, sebagai berikut.
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang
mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber
penerimaan negara antara lain dan pajak, penerimaan bukan pajak serta
bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi
dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti
membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat
pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan
pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan
dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan
Kebijakan Moneter
adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia
untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan
antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat
krisis untuk merespons anjloknya nilai rupiah adalah sebagai berikut
(Marie M, 2004).
a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui
kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (
Sertifikat Bank Indonesia)
mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan dan
menarik uang yang beredar dan sistim perbankan yang dikonversikan ke
dalam SBI pada Bank Indonesia.
c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual
dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang
benar-benar mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju
impor barang agar
cadangan devisa
tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk
menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi
guna menolong
cadangan devisa nasional.
---------------------------------------------------
Kebijakan Ekonomi Indonesia Dan Tantangannya
Situasi yang semula dihadapi
Keynes adalah keadaan depresi di
Eropa dan Amerika. Di sana pabrik-pabrik sudah ada, tenaga kerja yang
ahli dan terampil ada, prasarana produksi seperti jalan dan jalur
komunikasi ada, bank-bank juga ada namun semuanya macet karena
kekurangan permintaan efektif. Maka, tindakan pemerintah untuk menambah
Effective Demand, seperti yang disarankan oleh teori Keynes segera berhasil meningkatkan produksi tanpa
menimbulkan inflasi.
Situasi demikian itu tidak boleh disamakan dengan situasi di Indonesia
dan negara-negara berkembang lainnya. Produksi kita masih rendah, tidak
karena kekurangan permintaan masyarakat (segi
demand), melainkan karena kelemahan struktural (segi
supply):
kurang keahlian, kurang prasarana, kurang industri, dan sebagainya.
Demikian pula sifat pengangguran berbeda. Pengangguran di Indonesia
tidak pertama-tama bersifat “konjunktural” (karena kekurangan atau
fluktuasi dalam permintaan efektit), melainkan struktural (karena memang
kekurangan kesempatan kerja). Situasi demikian ini tidak bisa ditangani
dengan cara “asal menambah permintaan efektit” saja. Sebab setiap
tambahan permintaan efektif (entaih dari keuangan negara, dari ekspor,
dari kredit luar negeri, atau dari ekspansi kredit bank) segera
mengandung bahaya kenaikan harga, tidak karena permintaan itu begitu
berlebihan, melainkan karena pertambahan produksi (output) tertinggal
atau kalah cepat dengan pertambahan permintaan itu, jadi karena
kendala-kendala di sektor produksi. Bila penyakitnya berbeda, obatnyapun
harus berbeda.
Kebijakan ekonomi atau
politik ekonomi (
economic policy),
yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh
pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna
mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang mau dicapai telah
ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN,
yang dapat diringkas dalam “
trilogi pembangunan“: kestabilan,
pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.
Masalah konkret yang dihadapi dalam
politik ekonomi ialah bahwa
tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Sebab
kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit banyak
harus mengorbankan tujuan yang lain. Misalnya, untuk menciptakan
lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. Tetapi
investasi besar-besaran mudah
menimbulkan inflasi dan memberatkan
Neraca Pembayaran
karena memperbesar impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras
sering bertolak belakang dengan usaha memajukan sektor pertanian dan
pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk menjawab tantangan itu memang
diperlukan kebijaksanaan.
