Usman: 'Innocence of Muslims', Wujud Intoleransi

TRIBUNNEWS/HERUDINPengunjuk rasa dari Forum Umat Islam (FUI) bentrok dengan aparat kepolisian di depan Kedubes Amerika Serikat Jakarta Pusat, Senin (17/9/2012). Unjuk rasa memprotes film yang dinilai melecehkan Islam berjudul The Innocence of Muslims yang dibuat di Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendiri Institut Kebajikan Publik dan aktivis change.org, Usman Hamid, menilai film Innocence of Muslims adalah bentuk intoleransi yang paling buruk. Film tersebut sama sekali tidak memenuhi standar sebuah film dan dibuat hanya untuk meruntuhkan wujud toleransi antarumat beragama yang telah dijalin dengan baik dalam pergaulan antarbangsa.

"Tidak ada toleransi untuk intoleransi. Film Itu menjurus pada bentuk sikap intoleransi yang paling buruk dari yang pernah ada," ujar Usman kepadaKompas.com, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Usman menjelaskan, Pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap yang tegas. AS harus mengkaji ulang kebijakan mengenai kebebasan berekspersi. Pasalnya, film ini memicu ekses di sejumlah negara Muslim, seperti Mesir dan Libya, serta berujung pada kematian seorang duta besar Amerika Serikat.

Dia mengungkapkan, selama ini Amerika Serikat masih mereservasi ketentuan Pasal 21 ICCPR mengenai pembatasan atau limitasi kebebasan berekspresi. Reservasi, lanjutnya, adalah kebijakan di mana sebuah pemerintahan menyatakan bahwa dirinya tak terikat pada sebuah aturan. Sebab itu, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak terikat dengan Pasal 21 ICCPR yang bertujuan untuk meminimalkan sikap intoleransi.

"Pasal 21 itu isinya adalah larangan terhadap ekspresi advokasi yang berdimensi kekerasan ataupun diskriminasi berdasarkan kebencian ras, etnis, nasionalisme, dan agama," ungkapnya.

Dia kemudian mencontohkan Pemerintah Inggris yang melarang politisi Belanda, Geert Wilder, pembuat film Fitna, masuk ke wilayah Inggris. Menurutnya, sikap dari Pemerintah Inggris tersebut sudah benar, yaitu mengambil jalan tidak ada toleransi untuk intoleransi. Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Muslim terbesar dapat berbuat banyak lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengajukan nota keberatan atas sikap reservasi Amerika Serikat.

Penulis : Aditya Revianur

Editor :

Hindra