Minggu, 09 September 2012

Permasalahan Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi


PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.

b. Krisis Nilai TukarKrisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negeri
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.
f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertan
PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen.
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.
b. Meningkatnya Permintaan Beras
Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.
c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para konsumen
pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
d. Masalah Monopoli
Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing.
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
e. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil
Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
• Sumber daya tersedia secara terbatas.
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
1. Ekonomi Makro
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
2. Ekonomi Mikro
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
1. Masalah kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
2. Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.
3. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja
4. Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
______________________________________
TEORI EKONOMI
Materi ini membahas
SK 4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
KD 4.1. Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro.
KD 4.2. Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.
(Dirangkum dari berbagai sumber)
Ada beberapa definisi ilmu ekonomi diantaranya:
Ilmu ekonomi adalah : ilmu yang mempelajari berbagai usaha manusia untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya yang sifatnya tidak terbatas dengan alat pemuas (sumber daya) yang terbatas.
Ilmu ekonomi adalah : studi alokasi sumber­sumber daya yang langka diantara berbagai alternatif tujuan penggunaan.
Adanya berbagai macam definisi tentang ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh didasarkan pada kondisi yang terjadi dan dialami oleh para pakar yang bersangkutan.
Salah satu ahli itu adalah Paul A. Samuelson, seorang ekonom Amerika Serikat, dia menulis buku „Economics“ (1973) ia mendefinisikan ilmu ekonomi adalah : Suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun masa depan  kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan :
1.       Ekonomi membahas perilaku individu maupun masyarakat
2.       Kelangkaan sumber daya tetapi memiliki beberapa alternatif penggunaan
3.       Kegiatan ekonomi meliputi : produksi, distribusi dan konsumsi
4.       Konsumen bisa individu atau kelompok
Paul A. Samuelson mengemukakan alasan orang mempelajari ilmu ekonomi :
a.       Berfikir praktis dan efisien
b.       Memahami perilaku masyarakat
c.       Memahami masalah global
d.       Sebagai sumber informasi, untuk dasar pengambilan keputusan
METODOLOGI EKONOMI
Dalam membahas atau memecahkan suatu permasalahan biasanya didasarkan atas suatu teori yang memungkinkan suatu hubungan dapat dijelaskan dengan benar sehingga dapat dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.
Metodologi ilmu ekonomi meliputi :
1.       Metode Ilmiah
2.       Model  Ekonomi
3.       Metode Ekonomi
4.       Hukum Ekonomi
Ad. 1. Tahapan metode ilmiah meliputi :
a.       Mengidentifikasi permasalahan (dalam bentuk :pertanyaan) dan menetapkan variabel yang relevan
b.       Asumsi yang mendasari munculnya ilmu ekonomi. Dibidang ekonomi dikenal dengan asumsi ”Ceteris Paribus
c.       Menentukan Hipotesis, yaitu jawaban sementara atas permasalahan (pertanyaan)
d.       Uji Hipotesis, dilakukan dengan memfokuskan pada tidakariabel yang diteliti dan pada saat yang sama memperhatikan faktor lain yang diasumsikan.
Ad. 2. Teori ekonomi yang telah tersusun menjadi dasar pembentukan model ekonomi. Model ekonomi dapat berupa diagram maupun matematis. Contoh model ekonomi : Diagram Siklus Ekonomi.
Ad.3. Dalam ilmu ekonomi ada 2 macam metode untuk melakukan analisa :
1.       Metode Deduktif
2.       Metode Induktif
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Contoh: Masyarakat Indonesia konsumtif (umum) dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan (khusus) dan kegiatan imitasi/meniru (khusus) dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. (http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_deduktif)
Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi  adalah bentuk dari metode berpikir induktif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_deduktif). Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah “digebyah uyah”. (bbjk).
Ad. 4. Hukum Ekonomi adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi. Hubungan ekonomi dibedakan menjadi dua. (1) Hubungan sebab-akibat (Kausal), dimana suatu peristiwa menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain, namun kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. Misal harga BBM naik menyebabkan harga-harga lain naik. (2) Hubungan fungsional, yaitu hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi. Misalnya hukum permintaan dan hukum penawaran.
PEMBAGIAN ILMU EKONOMI
Ilmu ekonomi dibagi dalam 3 kategori dengan rincian sebagai berikut :
1. Ilmu Ekonomi Deskriptif
2. Ilmu Ekonomi Teori, terdiri atas :
a. Ilmu Ekonomi Makro
b. Ilmu Ekonomi Mikro
3. Ilmu Ekonomi Terapan

Ilmu Ekonomi Descriptive Economics), yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu
Ilmu Ekonomi Teori (Economic Theory), dibedakan menjadi :
Ilmu Ekonomi Makro, adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan. Analisis bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.
Ilmu Ekonomi Mikro, adalah ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Misalkan membahas masalah pasar, perusahaan, harga komoditas tertentu, dll.
Ilmu Ekonomi Terapan (Applied Economics), adalah ilmu ekonomi yang menggunakan kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu.
Tahun 1930 terjadi pembagian ilmu ekonomi yaitu Ekonomi Makro (macroeconomics) dan (microeconomics)
Hingga 1930 sebagian besar analisis ekonomi terfokus pada industri dan perusahaan. Ketika terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dengan perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk, bidang ekonomi makro mulai berkembang. Saat itu, gagasan-gagasan yang terutama berasal dari John Maynard Keynes, yang menggunakan konsep aggregate demand untuk menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat pengangguran, sangat berpengaruh dalam perkembangan bidang ini. Keynesianisme didasarkan pada gagasan-gagasannya.
Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro)
Permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi makro adalah :
a.       Kemiskinan dan pemerataan
b.       Krisis nilai tukar
c.       Hutang luar negeri
d.       Perbankan, kredit macet
e.       Inflasi
f.        Pertumbuhan ekonomi
g.       Pengangguran
Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikroekonomi) adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.  Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (ceteris paribus).
Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.
Penerapan ekonomi mikro :
1.       Teori konsumsi
2.       Teori produksi dan harga
3.       Kesejahteraan ekonomi
4.       Organisasi industri
5.       Kegagalan pasar
6.       Ekonomi finansial
7.       Perdagangan internasional
--------------------------------------------------------------------------------------------

Defenisi Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ialah perkataan yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat, sama ada di Timur maupun di Barat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, dan ahli sains sosial. Walaupun pembangunan satu perkataan yang sudah biasa didengar dan diperkatakan oleh banyak orang, tetapi pengertian konsep pembangunan begitu luas cakupannya. Pengertian pembangunan perlu dihayati sebelum seseorang itu dapat memahami keseluruhan proses dan teori pembangunan. Usaha untuk memahami konsep pembangunan itu sendiri jauh lebih sukar daripada memahami proses dan teori pembangunan. Namun demikian, terdapat beberapa pengertian yang biasanya disinonimkan dengan konsep pembangunan, yaitu konsep pertumbahan ekonomi, modenisasi, industrialisasi, normatif/ atau hak keperluan asas, dan environmentalisme.
Pertumbuhan Ekonomi
Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan populer ialah kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dihubung kaitkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi akumulasi modal dan kekayaan sebuah negara. Niagara yang kaya-raya dianggap sebagai negara yang makmur. Kemakmuran ekonomi sesebuah negara dinilai dari segi pertumbahan ekonomi yang dicapai oleh negara terbabit dari semasa ke semasa. Jika kadar pertumbuhan ekonomi sesebuah negata itu meningkat dari setahun ke setahun, ini bermakna bahawa pembangunan adalah pesat di negara tersebut. Ringkasnya, pertumbuhan ekonomi adalah panting kepada pembangunan. Malah, pembangunan itu sendiri boleh diukur berdasarkan sejauh mana kadar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh sesebuah negara dari semasa ke semasa.
Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan dua kepentingan dalam proses pembangunan di sesebuah negara. Peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi bermakna saiz ekonomi di sesebuah negara bertambah. Saiz ekonomi yang bertambah besar merujuk kepada suatu skala aktiviti ekonomi yang semakin meluas di dalam semua sektor. Ini bermakna lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan dari semasa ke semasa. Kewujudan peluang-peluang pekerjaan yang berterusan dapat membantu sesebuah negara mencapai tahap guna tenaga penuh. Jika tahap ini dapat dicapai, maka sudah pasti tidak wujud lagi masalah seperti pengangguran di kalangan penduduk sesebuah negara. Secara umum, apabila tiada pengangguran bermakna tiadak ada lagi kemiskinan. Oleh itu, satu daripada matlamat utama pembangunan, adalah untuk menghapuskan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan atau kadar upah para pekerja. Kenyataan tersebut dibuat kerena pertumbuhan ekonomi merujuk kepada pertambahan pengeluaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah sistem ekonomi. Pengeluaran pula dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produktiviti para pekerja. Produktiviti yang meningkat bermakna lebih hanyak keuntungan bakal diperoleh, dan secara langsung membolehkan kadar upah dinaikkan. Kenaikan kadar upah akan menyebabkan kenaikan kuasa ben. Upah yang tinggi dan mencukupi membolehkan penduduk mendapatkan segala keperluan kehidupan (sekiranya kadar inflasi senantiasa rendah). Oleh itu, satu lagi matlamat pembangunan adalah untuk menyediakan keperluan kehidupan yang mencukupi untuk setiap penduduk.
Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari semasa ke semasa. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku sekiranya sumber ekonomi yang tersedia ada tidak ditambah. Sumber ekonomi yang panting ialah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Lebih banyak sumber tersebut dapat diwujudkan dalam sesebuah sistem ekonomi, lebih banyaklah aktiviti pengeluaran dapat dijalankan. Aktiviti pengeluaran pula dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan baru dapat pula menambahkan kuasa beli di kalangan anggota sebuah masyarakat. Peningkatan kuasa beli menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap barangan, sama ada barangan dan permintaan yang selalu ada, ataupun barang dan permintaan baru, misalnya rekreasi.
Pertumbuhan ekonomi bukan saja memerlukan pertambahan sumber ekonomi secara kuantitatif, tetapi boleh juga dicapai melalui peningkatan kualiti sumber ekonomi. Contohnya, peningkatan kualiti yang ada pada sumber manusia, yaitu dari segi kemahiran dan pengetahuan yang tersedia. Peningkatan kualiti sumber manusia boleh meningkatkan keahlian bekerja, dan seterusnya meningkatkan produktivitas. Dengan cara ini juga pengeluaran keseluruhan barangan dan permintaan dapat ditingkatkan.

------------------------------------------------

Faktor-Faktor Utama Aspek Ekonomi Mikro

Dalam teori ekonomi mikro didapati 4 unsur penting berikut, yaitu definisi-definisi, pemisalan-pemisalan, hipotesis dan pembuatan ramalan.
1. DEFINISI-DEFINISI
Definisi-definisi menjelaskan variabel-variabel (suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan) yang sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Sebagai contoh dalam hukum permintaan dinyatakan “kalau harga suatu barang berubah maka jumlah barang yang diminta akan berubah”. Dengan demikian variabel yang terkait dalam hukum permintaan tersebut adalah variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta (dibeli).
Variabel dibedakan menjadi variabel endogenus (variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori yang berkaitan) dan variabel eksogenus (variabel yang mempengaruhi variabel endogenus yang besarnya ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori yang berkaitan)
2. PEMISALAN-PEMISALAN (ASUMSI)
Kegiatan ekonomi dan kehidupan perekonomian sangatlah kompleks sehingga harus dibuat gambaran yang lebih sederhana mengenai hubungan suatu peristiwa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (terutama dengan faktor-faktor yang terpenting). Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan membuat pemisalan-pemisalan. Pemisalan merupakan satu syarat penting untuk pembuatan teori. Pemisalan dikenal sebagai CETERIS PARIBUS (dari bahasa Latin yang berarti hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan)
3. HIPOTESIS
Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat umum mengenai barang dan jasa. Keinginan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keinginan yang disertai kemampuan membeli barang dan jasa yang diinginkan dan keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif.
Keinginan manusia tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan terbatas baik dalam jumlah maupun dalam mutu. Dengan demikian manusia tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang dan jasa yang mereka inginkan akibat terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah keinginan manusia dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Disamping keterbatasan sumber daya yang ada terkadang keinginan masyarakat tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Adanya ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan aktivitas ekonomi. Manusia lalu berusaha untuk mengatur penggunaan sumber-sumber daya itu sedemikian rupa agar mereka dapat memenuhi keinginan sebanyak mungkin. Semua kegiatan manusia (perseorangan, perusahaan dan masyarakat) untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi yang ditujukan kepada usaha untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang serba terbatas dinamakan aktivitas ekonomi.
Upaya manusia untuk melakukan pengaturan guna memenuhi kebutuhannya menghendaki seseorang, perusahaan atau masyarakat untuk membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pembuatan keputusan tersebut dimungkinkan karena tersedianya altenatif pilihan dalam melakukan kegiatan ekonomi agar dapat memilih alternatif terbaik yang mungkin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok yang diterangkan dalam analisis ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:
Bagaimana caranya menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaan tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat?
Dalam kenyataannya ada 3 persoalan pokok yang dihadapi dalam setiap perekonomian:
1. Barang dan jasa apa yang diproduksi (what)
2. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut (how)
3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi (for whom)
Permasalahan pertama (what) berkaitan dengan pertanyaan berapa banyaknya barang dan jasa harus dibuat, barang dan jasa apa yang harus dibuat, kapan akan diproduksi , termasuk pula ukuran dari barang dan jasa yang akan dibuat. Permasalahan pertama ini merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat karena keterbatasannya. Oleh sebab itu masyarakat harus melakukan pilihan. Permasalahan kedua (how) berkaitan dengan siapa yang akan memproduksi, dengan gabungan faktor-faktor produksi yang mana serta dengan teknik produksi yang bagaimana yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Permasalahan ketiga (for whom) berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, serta bagaimana mendistribusikan produk-produk yang dibuat.
Walaupun ketiga masalah ini sangat mendasar dan umum terjadi pada semua corak perekonomian, tetapi dengan berbedanya sistem perekonomian akan menimbulkan perbedaan cara pemecahan. Dalam kenyataannya ditemukan bahwa tidak ada satu orangpun atau satu organisasipun dalam perekonomian pasar yang mampu atau bertanggung jawab mengatasi masalah dasar itu sendiri. Yang mampu menjawab ke tiga masalah dasar tersebut adalah jutaan unit usaha dan konsumen yang terlibat dalam proses perdagangan sukarela, segenap tindakan dan tujuan mereka terkoordinir oleh mekanisme sistem harga dan pasar.
-------------------------------------------

Kebijakan Ekonomi Makro

Permasalahan perekonomian suatu negara sangat beraneka ragam diantaranya laju inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dll. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan, sebagai berikut.
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dan pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons anjloknya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Marie M, 2004).
a)      Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan dan menarik uang yang beredar dan sistim perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.
c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.
---------------------------------------------------

Kebijakan Ekonomi Indonesia Dan Tantangannya

Situasi yang semula dihadapi Keynes adalah keadaan depresi di Eropa dan Amerika. Di sana pabrik-pabrik sudah ada, tenaga kerja yang ahli dan terampil ada, prasarana produksi seperti jalan dan jalur komunikasi ada, bank-bank juga ada namun semuanya macet karena kekurangan permintaan efektif. Maka, tindakan pemerintah untuk menambah Effective Demand, seperti yang disarankan oleh teori Keynes segera berhasil meningkatkan produksi tanpa menimbulkan inflasi.
Situasi demikian itu tidak boleh disamakan dengan situasi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Produksi kita masih rendah, tidak karena kekurangan permintaan masyarakat (segi demand), melainkan karena kelemahan struktural (segi supply): kurang keahlian, kurang prasarana, kurang industri, dan sebagainya. Demikian pula sifat pengangguran berbeda. Pengangguran di Indonesia tidak pertama-tama bersifat “konjunktural” (karena kekurangan atau fluktuasi dalam permintaan efektit), melainkan struktural (karena memang kekurangan kesempatan kerja). Situasi demikian ini tidak bisa ditangani dengan cara “asal menambah permintaan efektit” saja. Sebab setiap tambahan permintaan efektif (entaih dari keuangan negara, dari ekspor, dari kredit luar negeri, atau dari ekspansi kredit bank) segera mengandung bahaya kenaikan harga, tidak karena permintaan itu begitu berlebihan, melainkan karena pertambahan produksi (output) tertinggal atau kalah cepat dengan pertambahan permintaan itu, jadi karena kendala-kendala di sektor produksi. Bila penyakitnya berbeda, obatnyapun harus berbeda.
Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (economic policy), yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang mau dicapai telah ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN, yang dapat diringkas dalam “trilogi pembangunan“: kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.
Masalah konkret yang dihadapi dalam politik ekonomi ialah bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Sebab kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit banyak harus mengorbankan tujuan yang lain. Misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. Tetapi investasi besar-besaran mudah menimbulkan inflasi dan memberatkan Neraca Pembayaran karena memperbesar impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras sering bertolak belakang dengan usaha memajukan sektor pertanian dan pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk menjawab tantangan itu memang diperlukan kebijaksanaan.

TRADE OFF DALAM KEHIDUPAN


TRADEOFF Yaitu suatu situasi pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai dengan melibatkan kehilangan satu kualitas yang lain. Tradeoff biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya :
Seorang mahasiswa yang memilih naik motor ke kampusnya atau memilih naik angkutan umum
Bila naik motor, mahasiswa tersebut harus mengeluarkan sedikitnya Rp. 5000,- untuk keperluan bensinnya. Tetapi bila naik angkutan umum, harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp. 10.000,-. Dengan naik motor tentunya lebih banyak untung, selain membutuhkan waktu tempuh yang lebih cepat untuk menuju ke kampus. Tetapi keuntungan dari naik angkutan umum juga ada yaitu tidak capek bila di jalan macet.
Contoh lainnya antara kerja dengan kuliah setelah lulus SMA. Ada yang berpikiran untuk apa kuliah, toh ujung-ujungnya untuk nyari kerja juga. Dengan kuliah saya dapat meningkatkan kemampuan saya dibandingkan dengan kerja langsung setelah lulu sekolah. Kuliah dapat meningkatkan daya piker yang lebih kreatif dan inovatif. Bila nantinya memang harus bekerja di balik computer, gaji yang di dapapu berbeda dengan orang yang kerja tanpa kuliah. Orang yang memilih bekerja langsung setelah sekolah tidaklah buruk, beberapa alasannya adalah dia bekerja terlebih dahulu kemudian mendapatkan cukup uang untuk kuliah, untuk meringankan beban orang tua, ada juga yang berpendapat untuk menghindari lingkaran setan dalam bekerja maksudnya dia bekerja dulu sambil kuliah kemudian bila ia telah lulus S1 gaji naik. Kemudian dia bekerja dengan pangkat yang telah berbeda dari sebelumnya dan seterusnya.
Contoh lainnya adalah pilihan antara buku dan laptop. Saya memilih laptop karena dengan laptop saya dapat mencari buku-buku tanpa harus membelinya. Dengan laptop buku yang ada di pasaran dapat di download secara free. Laptop memudahkan semua dalam pencarian ilmu-ilmu yang ingin di cari. Ada juga yang lebih memilih buku dari pada laptop. Dengan alasan memilih buku dapat memberikan kepuasan tersendiri dibandingkan membaca buku melalui laptop.

Yogi18′s Blog


KENAIKAN GAJI PNS 2009 SEGERA TEREALISASI


Kenaikan Gaji PNS 2009 sudah banyak yang menunggu terutama para pns di negeri tercinta ini. Kenaikan gaji 2009 ini memang akan sangat membantu keluarga di Indonesia karena dampak krisis global tidak akan reda sampai tahun 2012. Gaji pegawai terendah bagi pegawai negeri sipil tahun 2009 sebesar Rp 1,040 juta per bulan, yakni untuk PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun. Adapun gaji tertinggi Rp 3,4 juta per bulan, yakni untuk PNS golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun.
Ketentuan kenaikan gaji PNS tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas PP No 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS, yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (15/2) Perubahan besaran kenaikan gaji PNS 2009 tersebut sesuai perintah UU No 41/2008 tentang APBN 2009, yakni pemerintah dan DPR sepakat menaikkan gaji PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan PNS, TNI, serta Polri sebesar 15 persen pada 2009.
Sebelum kenaikan gaji PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun sebesar Rp 910.000 per bulan. Adapun gaji PNS golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 2,91 juta per bulan. Meski PP No 8/2009 ditetapkan 16 Januari 2009, kenaikan gaji ini berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Bagi PNS aktif, kenaikan gaji mulai bisa dirasakan pada bulan Maret. Bagi para pensiunan, kenaikan itu baru bisa dirasakan setelah Maret. Selain kenaikan gaji sebesar 15 persen, PNS, anggota Polri, prajurit TNI, dan para pensiunan PNS, TNI serta Polri juga akan mendapat gaji ke-13.
Menaikkan daya beli
Sebelumnya, di hadapan Panitia Anggaran DPR, Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kenaikan gaji tidak berlaku bagi para pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, dan pensiunan anggota DPR. ”DPR tidak (naik gajinya), menteri tidak, pensiunan DPR juga tidak,” tutur Menkeu, menjawab pertanyaan Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis yang menanyakan apakah gaji anggota DPR dan pensiunan DPR dinaikkan.
Kenaikan gaji pns 2009 di atas laju inflasi tahun 2008, yang mencapai 11,2 persen itu, diharapkan tidak hanya menyesuaikan dengan inflasi, tetapi juga dapat menaikkan daya beli PNS secara riil. Pemerintah berharap kenaikan gaji PNS akan mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga. Pemerintah menargetkan konsumsi rumah tangga tahun 2009 tumbuh 4,8 persen dibanding 2008. Dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,8 persen, pemerintah optimistis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi ke level 4,7 persen.
Konsumsi rumah tangga merupakan andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 4,7 persen. Sektor pendorong ekonomi lain, terutama ekspor, tidak bisa diharapkan saat krisis seperti sekarang. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif tinggi, yakni 70 persen. Jika pertumbuhan konsumsi 4,8 persen tercapai, ekonomi dipastikan dapat tumbuh 3,5 persen. Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bambang Soesatyo menyarankan pemerintah agar bersikap adil kepada kelompok masyarakat selain PNS, yakni dengan menurunkan kembali harga bahan bakar minyak, terutama premium yang dikonsumsi jutaan rumah tangga, ke harga Rp 3.900 per liter. ”Dengan menurunkan harga premium, jutaan keluarga akan mengalami penguatan daya beli,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR, Rizal Djalil, berpendapat, pemerintah sebaiknya fokus pada upaya menolong kelompok masyarakat yang paling menderita akibat krisis ekonomi global, yakni korban pemutusan hubungan kerja, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan.
Mereka, kata Rizal, sangat membutuhkan pekerjaan. Ini bisa dilakukan dengan program padat karya melalui proyek infrastruktur.
(warnadunia.com)

Yogi18′s Blog